Edit

Penetapan awal bulan dengan rukyat internasional

Indeks > Masail > Muktamar > Kediri 1999 > 01

Mutabaqqiyat dari reaksi warga Nahdliyyin pada perilaku Yayasan Al-Ihtikam

Deskripsi Masalah:

Visibilitas hilal-yang terjadi dengan melihat hilal memperbantukan indera mata ru'yatul hilal-merupakan pilihan utama dalam pemikiran jumhur fuqaha bila akan menetapkan awal bulan qamariyah. Cara lain bila mengalami kegagalan adalah dengan metode istikmal.

Hisab astronomi (perhitungan falakiah) ditempatkan sebagai pendukung, guna memprakirakan waktu konjungsi (al-ijtima') dan kadar ketinggian hilal di atas ufuk. Konsekuensi dari metode hisab astronomi adalah berlakunya peta mathlak secara lokal (per negara). Penetapan mathlak hanya berlaku lokal negara setempat bisa dipahami dari perintah Rasulullah SAW kepada pejabat Amir kota Makkah saat beliau menunaikan ibadah haji. (HR Abu Dawud dari Husein bin Al-Haris al-Jadaly).

Masyarakat akhir-akhir ini sering dikacaukan oleh seruan berhari raya Idul Fithri berpedoman pada hari Idul Fithri di negeri Saudi Arabia. Baru-baru ini Yayasan al-Ihtikam melaksanakan hari raya Idul Adha juga mengikuti Idul Adha negeri Saudi Arabia. Kedua cara tersebut bermaksud melegalisasi ru'yatul hilal negara Saudi Arabia sebagai rukyat internasional.

Pertimbangan Hukum:

1. Lokasi kepulauan Indonesia jelas berbeda mathlak-nya dengan Arab Saudi.
2. Ru'yatul hilal yang gagal terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bisa saja berhasil dilakukan oleh negara lain, termasuk Saudi Arabia karena saat terbenam matahari mereka 4 (empat) jam lebih ke belakang dibanding waktu standar Indonesia.
3. Kriteria Imkanur ru'yah hasil kesepakatan MABIMS adalah:
1. Ketinggian hilal dua derajat.
2. Umur bulan minimal delapan jam saat konjungsi.
4. Ibnu Abidin dalam kitab الرد المحتار جزء 2 ص393 dalam substansi uraiannya menempatkan mathlak negara setempat sebagai acuan pokok penetapan awal bulan qamariyah, utamanya bulan Dzulhijjah.

Bagaimana hukum menetapkan awal bulan qamariyah khususnya awal Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah berdasarkan rukyat al-hilal internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia?

Jawaban:

Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyat al-hilal internasional, karena berbeda mathlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum.

Dasar Pengambilan:

Kembali ke atas